SOP Pengukuran Indeks Responsivitas Pendaftaran (IRP) Cabang dan Daerah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diterbitkan oleh Departemen Riset dan Teknologi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia (DPP PERTUNI) sebagai pedoman baku pengukuran mutu tata kelola, responsivitas pendaftaran, dan kedisiplinan pelayanan kepengurusan di seluruh lini organisasi.

Dokumen ini disusun ramah bagi pengguna pembaca layar (screen reader seperti NVDA, JAWS, VoiceOver, atau TalkBack). Tekan tombol H untuk berpindah antarjudul bagian, atau tekan T untuk melompat ke tabel matriks.

Rujukan Dokumen Terkait:
Untuk memahami tata cara evaluasi berkala mutu pelayanan kepengurusan cabang oleh anggota tunanetra aktif per semester, silakan pelajari:
👉 SOP Evaluasi Indeks Kepuasan Layanan Cabang (IKL-Cabang).

---

1. Latar Belakang dan Urgensi Penilaian Responsivitas

Sejak diluncurkannya platform KTAP Digital Next Generation (NG) di https://kta.pertuni.or.id, pengelolaan keanggotaan tunanetra di Indonesia telah bertransformasi menjadi sistem digital nasional yang terintegrasi.

Namun, keberhasilan digitalisasi keanggotaan tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah anggota yang terdata, melainkan dari kecepatan dan kepastian pelayanan yang dirasakan oleh sahabat tunanetra di lapangan:

1. Hak atas Kepastian Layanan Pendaftaran Mandiri: Pendaftar mandiri berhak mendapatkan verifikasi berkas secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan birokrasi berlarut-larut (maksimal 3x24 jam).
2. Kesiagaan Sekretariat Lini Depan: Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Daerah (DPD) wajib menyediakan saluran komunikasi resmi (khususnya nomor WhatsApp aktif) yang responsif dan ramah aksesibilitas.
3. Integritas Tata Kelola Data 4 Pilar: Mutu data keanggotaan (Identitas Pokok, KPD Kemensos, Inklusi Mitra BPJS/BRI/NPWP, dan Inklusi Digital IID-TI) menjadi dasar advokasi hukum dan penerbitan hak konsesi tarif transportasi publik minimal 20% sesuai amanat PP No. 31 Tahun 2026.

Untuk menjamin pelayanan yang transparan, objektif, dan berkeadilan, DPP PERTUNI menetapkan Indeks Responsivitas Pendaftaran (IRP) sebagai instrumen kinerja kuantitatif resmi organisasi.

---

2. Landasan Hukum Organisasi

Prosedur dan metodologi penilaian ini berlandaskan pada ketetapan resmi:

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) PERTUNI Hasil Munas X 2024:
   • Bab IV Pasal 10 & 14: Hak tunanetra untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota PERTUNI (KTAP) digital resmi secara tertib, sah, dan terintegrasi nasional.
   • Bab VIII Pasal 45 & 50: Kewenangan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dalam memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, dan membina Dewan Pengurus Cabang (DPC) di wilayah provinsinya.
   • Bab VII Pasal 38 & 40: Kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai pimpinan tertinggi eksekutif organisasi yang mengatur standarisasi administrasi nasional dan mengelola pusat data keanggotaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:
   • Pasal 9 (Hak Pelayanan Publik): Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akomodasi yang layak dan pelayanan yang cepat, setara, dan non-diskriminatif.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2026:
   • Standar pelayanan khusus, perlindungan sosial, dan konsesi potongan tarif minimal 20% bagi penyandang disabilitas pemegang identitas disabilitas resmi.

---

3. Karakteristik dan Kedudukan IRP dalam Organisasi

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             KARAKTERISTIK INDEKS RESPONSIVITAS PENDAFTARAN (IRP)       │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • Sifat: Objektif, Kuantitatif, dan Berdasarkan Log Sistem             │
│ • Siklus Pengukuran: Mingguan (Snapshot resmi tiap Minggu 07:00 WIB)  │
│ • Subjek Penilaian: Dihitung mandiri untuk DPC dan DPD                 │
│ • Perlakuan Publik: Berperingkat Resmi (Top 10 Cabang & Top 5 Daerah)  │
│ • Skala Nilai: 1.00 hingga 4.00 (Grade Mutu A, B, C, D)                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Kedudukan DPP (Pengurus Pusat):

DPP bertindak sebagai regulator, pengawas, dan administrator sistem nasional, bukan kontestan berperingkat. Oleh karena itu, DPP tidak memiliki skor peringkat individual. Kinerja nasional dirangkum dalam bentuk Ringkasan Makro Kinerja Nasional (rata-rata IRP cabang nasional, rata-rata IRP daerah, sebaran grade mutu A–D, dan total penambahan anggota sepekan).

---

4. Metodologi dan Formula IRP Cabang (DPC)

Indeks Responsivitas Pendaftaran Cabang (IRP Cabang) mengukur kecepatan, kesiagaan saluran komunikasi, keaktifan administrator, dan mutu tata kelola data di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Skema Pembobotan 4 Pilar IRP Cabang:

Skor akhir IRP Cabang berada pada rentang 1.00 hingga 4.00 dengan proporsi:

$$\text{IRP Cabang} = (30% \times \text{Pilar 1}) + (10% \times \text{Pilar 2}) + (30% \times \text{Pilar 3}) + (30% \times \text{Pilar 4})$$

---

Rincian 4 Pilar Cabang & Aturan Perlindungan Anti-Anomali:

Pilar 1: Kepatuhan SLA Pendaftaran (Bobot 30%)

Menilai kepatuhan cabang dalam memproses tiket permohonan pendaftaran mandiri sesuai Standar Pelayanan (Service Level Agreement / SLA) maksimal 3x24 jam (72 jam):

• Cabang Aktif Melayani (Terdapat Pendaftar Baru Pekan Ini): Diberikan skor produktivitas tinggi berbasis Rasio Kepatuhan Relatif: $$\text{Skor SLA} = 3.20 + \left( \frac{\text{Pendaftar Selesai Tepat Waktu}}{\text{Total Antrean}} \times 0.80 \right)$$ Cabang yang memproses puluhan pendaftaran dengan tingkat ketepatan waktu tinggi tetap memperoleh skor prima (~⭐ 3.90+), tidak dipotong mutlak secara kejam oleh sistem.
• Cabang Pasif / Tanpa Pendaftar Baru Pekan Ini (Anti-Inaction Bias): Cabang yang nol penambahan pendaftar baru dibatasi pada nilai dasar 2.80 (karena tidak ada pembuktian kesigapan melayani di lapangan). Jika terdapat tunggakan pendaftaran lama (> 72 jam), nilai dasar tersebut dikurangi penalti keterlambatan.
• Pelanggaran Penolakan Tidak Sah (Override): Jika cabang menolak calon pendaftar secara sepihak dan kemudian dianulir oleh DPP/DPD karena berkas pendaftar sebenarnya sah dan berhak, cabang dikenai penalti -0.50 per kasus.

Pilar 2: Saluran Komunikasi WhatsApp & Kontak Resmi (Bobot 10%)

Menilai ketersediaan kontak sekretariat cabang yang dapat dihubungi oleh anggota dan calon pendaftar:

• Saluran WhatsApp Aktif (Format Nomor Ponsel HP): +2.40 poin
• Telepon Kabel Kantor Biasa: +1.20 poin
• Nama Ketua Cabang Resmi Tercantum: +0.80 poin
• Alamat Kantor / Sekretariat Cabang Lengkap: +0.80 poin
• Verifikasi Keaktifan Pengurus: Jika admin cabang tidak pernah login ke sistem dalam kurun waktu > 60 hari, nilai kontak dipotong penalti -0.60 karena kontak berisiko telah usang atau tidak terpantau.

Pilar 3: Keaktifan Operasional Admin, Usulan & Mutasi (Bobot 30%)

Menilai ritme kerja administrator cabang dalam mengoperasikan sistem:

• Waktu Login Terakhir (Porsi 1.20 poin):
  • Login $\le$ 3 hari: 1.20 poin (Sangat aktif sesuai ritme SLA).
  • Login 4 – 7 hari: 0.90 poin.
  • Login 8 – 30 hari: 0.60 poin.
  • Login > 30 hari: 0.30 poin.
• Penyelesaian Transaksi Usulan & Mutasi Anggota (Porsi 1.60 poin): Nilai dasar 1.60 poin, dikurangi penalti jika membiarkan usulan perbaikan data atau permohonan mutasi anggota terkatung-katung > 72 jam.
• Frekuensi Dinamika Pelayanan (Porsi 1.20 poin): Cabang yang memiliki dinamika tinggi (volume log aktivitas $\ge 20$ tindakan atau pendaftar baru $\ge 10$ orang) memperoleh poin penuh 1.20.

Pilar 4: Mutu Kelola Anggota 4 Pilar & Kredibilitas Skala (Bobot 30%)

Menilai mutu kelengkapan profil data anggota aktif cabang:

1. Pilar Profil: Identitas pokok lengkap (JK, tempat/tgl lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, kategori ketunanetraan).
2. Pilar Berkas & Wilayah: NIK 16 digit valid Kemendagri, KPD Kemensos, dan hierarki alamat domisili.
3. Pilar Mitra: Kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan BPU, rekening BRI co-branding, NPWP, dan NIB usaha.
4. Pilar Digital: Indeks Inklusi Digital (IID-TI), kepemilikan gawai, kemahiran pembaca layar, dan pemanfaatan AI asistif.

Aturan Pembobotan Kredibilitas Skala (Anti-Sample Size Bias):

• Cabang Mikro (1 – 4 Anggota): Dibatasi skor pilar maksimal 2.20, agar cabang beranggotakan 1 orang tidak mengelabui pemeringkatan nasional dengan skor 4.00 semu.
• Cabang Transisi (5 – 19 Anggota): Memperoleh faktor pengali bertahap (70% hingga 95%).
• Cabang Matang ($\ge 20$ Anggota): Memperoleh bobot kelengkapan data penuh 100%.
• Bonus Dedikasi Basis Massa: Cabang yang mengelola $\ge 50$ anggota mendapat bonus +0.10, dan $\ge 100$ anggota mendapat bonus +0.20 atas beban kerja pembinaan anggota besar.

Ketentuan Cabang Belum Beroperasi (0 Anggota):

Cabang yang memiliki 0 anggota terdaftar dan 0 aktivitas otomatis dikunci pada status dasar Grade D (⭐ 1.00 - Rintisan / Belum Beroperasi) dan ditempatkan di posisi terbawah.

---

5. Metodologi dan Formula IRP Daerah (DPD Mandiri)

Indeks Responsivitas Pengurus Daerah (IRP Daerah) BUKAN merupakan rata-rata akumulatif nilai cabang di wilayahnya, melainkan evaluasi mandiri terhadap fungsi kepemimpinan DPD, kepatuhan menangani eskalasi wilayah, saluran komunikasi sekretariat provinsi, dan efektivitas pembinaan cabang.

Skema Pembobotan 4 Pilar IRP Daerah:

$$\text{IRP Daerah} = (30% \times \text{Pilar 1}) + (10% \times \text{Pilar 2}) + (30% \times \text{Pilar 3}) + (30% \times \text{Pilar 4})$$

---

Rincian 4 Pilar Daerah & Mekanisme Eskalasi SLA Berjenjang:

Pilar 1: Kepatuhan Penanganan Eskalasi Wilayah (Bobot 30%)

Sistem KTAP Digital menerapkan mekanisme penanganan eskalasi pendaftaran berjenjang secara otomatis:

• Tier 0 (0 – 72 Jam / Hari ke-1 s.d. 3): Kewenangan penuh verifikasi berada di DPC setempat.
• Tier 1 (72 – 168 Jam / Hari ke-4 s.d. 7): Pendaftaran yang belum diselesaikan DPC otomatis dieskalasi ke DPD provinsi. Admin DPD wajib mendampingi, mengingatkan cabang, atau mengambil alih verifikasi bila cabang berhalangan.
• Tier 2 (> 168 Jam / Lebih dari 7 Hari): Berkas yang tidak diselesaikan DPD otomatis dieskalasi ke DPP Pusat sebagai kegagalan supervisi wilayah.

Normalisasi Beban Wilayah (Normalized Regional Escalation): Penalti eskalasi dibagi secara proporsional dengan jumlah cabang aktif yang dibina DPD: $$\text{Penalti Tier 1} = \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Tier 1}}{\max(1, \text{Total DPC Aktif})} \right) \times 1.50$$ $$\text{Penalti Tier 2} = \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Tier 2}}{\max(1, \text{Total DPC Aktif})} \right) \times 3.00$$

Tujuan Normalisasi:
DPD beranggotakan puluhan cabang (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah) memproses ratusan permohonan. Dengan rumus normalisasi, 5 kasus eskalasi pada DPD beranggotakan 30 cabang hanya menghasilkan penalti kecil per cabang, sehingga tidak menzalimi pengurus daerah yang sangat giat bergerak.

Pilar 2: Saluran Komunikasi Sekretariat DPD (Bobot 10%)

Menilai ketersediaan kontak resmi sekretariat provinsi bagi anggota dan cabang (Nomor WhatsApp resmi DPD, nama Ketua DPD, alamat sekretariat provinsi, dan verifikasi login admin DPD $\le 60$ hari).

Pilar 3: Keaktifan Operasional Admin & Laju Pertumbuhan (Bobot 30%)

Menilai konsistensi peran DPD dalam mengawal organisasi:

• Login berkala admin DPD ($\le 3$ hari: 1.20 poin).
• Keaktifan log supervisi DPD pada sistem.
• Dinamika pertumbuhan anggota pekanan se-provinsi ($\ge 20$ penambahan: 1.20 poin).

Pilar 4: Efektivitas Pembinaan Cabang & Mutu Regional (Bobot 30%)

• Rasio Cabang Beroperasi: Persentase cabang definitif di provinsi bersangkutan yang aktif beroperasi dan memiliki anggota: $$\text{Skor Aktivasi} = 1.00 + \left( \frac{\text{Cabang Aktif}}{\text{Total Cabang Definitif}} \times 1.50 \right)$$
• Mutu Data Regional: Rata-rata capaian 4 Pilar data anggota se-provinsi.
• Bonus Skala Wilayah: DPD yang membina $\ge 100$ anggota mendapat bonus +0.10, dan $\ge 500$ anggota mendapat bonus +0.20.

---

6. Standar Predikat Mutu dan Penentuan Peringkat

Tabel Klasifikasi Mutu IRP (Cabang & Daerah):

Rentang Skor IRP	Grade Mutu	Predikat Resmi	Estimasi Waktu Respons	Warna Lencana (Badge)
⭐ 3.60 – 4.00	Grade A	Sangat Responsif & Layanan Prima	Rata-rata < 24 Jam	Hijau Zamrud (Emerald)
⭐ 3.00 – 3.59	Grade B	Aktif & Tanggap	Rata-rata 1 – 2 Hari	Biru Profesional (Blue)
⭐ 2.50 – 2.99	Grade C	Cukup Aktif	Batas SLA 3 Hari	Kuning Amber (Amber)
⭐ 1.00 – 2.49	Grade D	Dalam Pembinaan / Rintisan	Didampingi DPD/DPP	Abu-abu Netral (Gray)

Aturan Penentu Urutan Peringkat (Tie-Breaker Rule):

Bila terdapat nilai IRP yang identik sama antar-cabang atau antar-daerah, urutan peringkat ditentukan secara berjenjang oleh sistem:

1. Nilai Skor IRP Tertinggi (desimal 2 angka).
2. Total Anggota Aktif Terkelola Terbanyak (mengapresiasi beban tanggung jawab keanggotaan).
3. Capaian Mutu Data 4 Pilar Tertinggi.
4. Urutan Kode Wilayah / Alfabetis.

---

7. Siklus Snapshot Mingguan (Weekly Snapshot Engine)

Untuk menjamin kepastian masa evaluasi dan menjaga performa server tetap prima, IRP tidak dihitung berulang kali setiap detik, melainkan dibekukan secara periodik:

• Jadwal Pembekuan Otomatis: Setiap hari Minggu pukul 07:00 WIB, server mengeksekusi proses otomatis untuk menghitung dan membekukan data satu pekan ke belakang.
• Tabel Basis Data Resmi: Data tersimpan pada tabel t_weekly_progress_snapshots.
• Sumber Data Tampilan Publik: Laman Beranda (/), Direktori Publik (/direktori), dan Laman Profil Resmi (/p/dpd/[kode] dan /p/dpc/[dpd]/[dpc]) membaca data dari snapshot mingguan resmi tersebut.
• Pembaruan Manual (On-Demand): Jajaran DPP berwenang memperbarui snapshot di luar jadwal otomatis melalui tombol “Mutakhirkan Snapshot” pada Dasbor Laporan Sepekan.

---

8. Pemanfaatan Indeks oleh Struktur Organisasi

1. Bagi Pengurus Cabang (DPC):

• Audit Mandiri Kinerja: Mengetahui aspek yang perlu diperbaiki (mempercepat verifikasi, memperbarui kontak WhatsApp, atau menuntaskan kelengkapan data NIK/KPD anggota).
• Motivasi Pengurus: Bersaing secara sehat untuk masuk dalam daftar Top 10 Cabang Ter-Sigap Nasional di beranda situs resmi.

2. Bagi Pengurus Daerah (DPD):

• Instrumen Supervisi Wilayah: Mengidentifikasi cabang-cabang yang pasif untuk segera dijadwalkan pendampingan langsung.
• Lampiran Rapat Kerja Daerah (Rakerda): Rapor IRP Cabang se-Provinsi menjadi dokumen objektif dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan DPD.
• Pencegahan Eskalasi Tier 2: Memantau antrean pendaftaran yang memasuki hari ke-4 agar tidak lolos ke Tier 2 DPP.

3. Bagi Pengurus Pusat (DPP):

• Penetapan Kebijakan & Bantuan Teknis: Menyalurkan bantuan sarana digital atau pendampingan organisasi ke daerah-daerah yang berada pada Grade D.
• Siaran WhatsApp Mingguan Resmi: Membagikan siaran resmi rapor IRP & IKL ke grup WhatsApp pimpinan daerah dan cabang se-Indonesia melalui fitur “Salin WA Rapor IRP/IKL” di dasbor laporan mingguan.

---

9. Panduan Aksesibilitas Pembaca Layar (Screen Reader)

Dasbor evaluasi kinerja dan direktori publik dirancang mematuhi standar WCAG 2.1 AA:

Tombol Pintas (NVDA / JAWS)	Fungsi pada Halaman Kinerja & Direktori
H	Berpindah antarjudul seksi (Top 5 DPD, Top 10 Cabang, dan Tabel Peringkat).
T	Melompat langsung ke tabel daftar peringkat cabang atau daerah.
Panah Bawah / Kanan	Membaca perbandingan sel skor pilar, jumlah anggota, dan predikat mutu di dalam baris tabel.
K	Berpindah antartautan profil publik resmi cabang dan daerah.

---

Informasi Dokumen dan Otoritas Pengesahan

• Nama Dokumen: Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Responsivitas Pendaftaran (IRP) Cabang dan Daerah
• Kode Dokumen: SOP-RISTEK-PERTUNI-009/2026
• Tanggal Berlaku: 9 November 2026
• Platform Resmi: KTAP Digital Next Generation (https://kta.pertuni.or.id)
• Penyusun & Penanggung Jawab: Departemen Riset dan Teknologi, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia (DPP PERTUNI)